Indopos online. WARGA Jakarta menaruh harapan besar pada Gubernur DKI terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka menginginkan, slogan ’Jakarta Baru’ yang selama kampanye lalu didengungkan pasangan ini segera terealisasi.
Jika tidak, tentu menjadi hak masyarakat Ibu Kota untuk menagih janji sang pemimpin tersebut. Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Maman Firmansyah, mengungkapkan, setidaknya ada 19 janji Jokowi-Ahok yang akan ditagih sewaktu-waktu oleh masyarakat Ibu Kota.
Di antaranya, menambah 1.000 unit bus Transjakarta, dan memberikan honor tambahan kepada Ketua RT/ RW di Jakarta sebanyak Rp 500 ribu per bulan, serta asuransi kesehatan. Kemudian, tidak memberikan pentungan dan perlengkapan yang memungkinkan Polisi Pamong Praja memukul warga.
Lalu, janji tidak memakai Voorijder (pengawal) untuk merasakan juga kemacetan, serta hanya 1 jam di kantor. Selebihnya, meninjau pelayanan publik di lapangan. ”Sejumlah janji itu kini dinantikan oleh seluruh warga Jakarta, baik yang saat pencoblosan memilihnya, maupun yang tidak,” kata Maman, kemarin (30/9). Politisi PPP ini mengatakan, janji merupakan amanah yang harus ditepati oleh yang mengucapkanya. Apalagi ia adalah seorang pemimpin.
”Semoga Pak Jokowi benar-benar memenuhi janjinya, dan Jakarta bisa semakin maju,” harapnya. Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Wahyu Dinata, mengatakan warga Ibu Kota sangat menginginkan perubahan. Itu ditandai dengan besarnya peranan civil society atau komunitas masyarakat sipil dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI lalu.
Sehingga, pemimpin yang baru ini diharapkan mampu memenuhi keinginan perubahan tersebut. ”Elemen organisasi masyarakat sipil banyak yang turut memantau, ikut mengawal, berpartisipasi aktif, dan mengawasi penyelenggaraan pemilukada,” kata Wahyu. Ia mengungkapkan, pada pelaksanaan pilkada tahun ini, seluruh komponen masyarakat ikut memantau.
Menurutnya, hal ini baik bagi pendidikan demokrasi. Wahyu juga berharap apa yang dilakukan civil society pada Pilkada DKI dapat berkembang dan kembali terjadi pada Pemilu dan Pemilihan Presiden 2014. ”Di Pilkada DKI 2012 ini banyak sekali civil society seperti KIPP, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan lainnya itu sebagai wujud kepedulian masyarakat untuk terus mengawal jalannya proses demokrasi di Jakarta ini,” tandasnya. (wok)
# Buktikan janjinya pak untuk menuju Indonesia yang lebih baik...
0 komentar:
Posting Komentar